Digitalization industry in inevitable in entering the era of 4.0. In order to support the sustainability in the future, all industries should adopt the technology. Currently, all industries in Indonesia are preparing to enter industry 4.0 including agriculture and fisheries. Hence, the governement is encouraging as many as eight million Indonesian to Go Digital – especially ones who engaged in traditional agriculture and fisheries.

 “Indonesia’s Digital Economic Vision has clearly established the direction of our development in the future. One of the Government’s targets is to help a minimum of eight million people in the traditional Go Digital agriculture and fisheries industry, “said Minister of Communication and Information Rudiantara in the Launching of Alibaba Cloud Indonesia’s Second Data Center, at Mulia Senayan Hotel, Jakarta, Wednesday (01/09) / 2019).

In helping around the eight million people in agriculture and fisheries, Minister Rudiantara said that through Indonesia’s Digital Economic Vision, the Government also seeks to improve Indonesia’s digital economy. “Our target is to encourage decacorns and new unicorns, and we also want to accelerate the growth of at least 1,000 startups, as well as Small and Medium Enterprises, all of which should go Digital,’ said Rudiantara.

The program is broadly seeking to improve the welfare of farmers in Indonesia by providing facilities and facilites for farmers to produce. Sales of these products will aslo be carried out through e-commerce services.

Language : Bahasa Indonesia

Memasuki era industri 4.0 digitalisasi tak bisa dihindari. Semua industri harus mengadopsi teknologi untuk mendukung keberlangsungannya di masa depan.Saat ini semua sektor industri di Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk memasuki industri 4.0,   Termasuk di antaranya, industri pertanian dan perikanan. Sebab itu, pemerintah akan mendorong sebanyak delapan juta masyarakat Indonesia untuk Go Digital – khususnya yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan tradisional.

 “Visi Ekonomi Digital Indonesia sudah dengan jelas menetapkan arah pembangunan kita di masa depan. Salah satu yang menjadi target Pemerintah adalah membantu minimal delapan juta orang di industri pertanian dan perikanan tradisional Go Digital,” papar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Peluncuran Data Center Kedua Alibaba Cloud Indonesia, di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu, (09/01/2019).

Selain membantu sekitar delapan juta orang di bidang pertanian dan perikanan, Menteri Rudiantara juga mengatakan melalui Visi Ekonomi Digital Indonesia, Pemerintah juga berupaya meningkatkan ekonomi digital Indonesia.  “Target kami juga adalah untuk mendorong decacorn dan unicorn baru, kami juga ingin mempercepat pertumbuhan setidaknya 1.000 perusahaan rintisan, serta Usaha Kecil dan Menengah, semuanya sudah harus Go Digital,” ujar Rudiantara.

Program tersebut secara garis besar berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia dengan memberikan kemudahan dan fasilitas bagi para petani untuk berproduksi. Penjualan produk-produk itu nantinya juga akan dilakukan melalui layanan e-commerce.

Sumber : Bisnis.com

Foto : marketeers.com

The Ministry of Agriculture through the Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities (PSP) regulates licensing, distribution and utilization of pesticides so that they can be used wisely. The role of pesticides to save agricultural production from plant disease pest disorders is still very large.

Director of Fertilizers and Pesticides, Directorate General of Agricultural Infrastructure and Facilities, Muhrizal Sarwani stated that if pesticides have risks to human and environmental safety, their use cannot be carried out by just anyone. Everyone who uses limited pesticides must have a certificate of limited use of pesticide.

“Certificates are given to people who have passed the training. The training is carried out by the holder of the registration number according to technical instructions and in coordination with the Provincial Fertilizer and Pesticide Supervisory Commission,” Muhrizal said, “Friday (2/22).

In Indonesia alone, the use of pesticides has been regulated in the Minister of Agriculture Regulation (Permentan) number 39 of  the year 2015. Indonesian government sees that the paraquat formulation is still widely used because other cost-effective alternatives are not yet available.  Woriedly, there will be protests implicating in the trade in paraquat-containing products in the future.

“As a commitment of the Indonesian government, Ministry of Agriculture in 2018 has conducted a study of the impact of using paraquat dichloride on health & the environment in Indonesia with a budget of Rp 2 billion. It has been done in 9 provinces, that are East Java, Central Java, West Java, South Kalimantan, Lampung, North Sumatra, Riau, South Sulawesi, and West Sulawesi, “Muhrizal added.

Language : Bahasa Indonesia

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) mengatur perizinan, peredaran, dan pemanfaatan pestisida agar dapat digunakan secara bijaksana. Peran pestisida dalam upaya penyelamatan produksi pertanian dari gangguan hama penyakit tanaman masih sangat besar.

Direktur Pupuk dan Pestisida, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Muhrizal Sarwani menyatakan jika pestisida punya risiko terhadap keselamatan manusia dan lingkungan, maka penggunaannya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Setiap orang yang menggunakan pestisida terbatas wajib memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas.

“Sertifikat diberikan pada orang yang sudah lulus pelatihan. Pelatihan dilakukan oleh pemegang nomor pendaftaran sesuai petunjuk teknis dan berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi,” ujar Muhrizal,” Jumat (22/2).

Di Indonesia sendiri penggunaan pestisida sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 39 tahun 2015.   Pemerintah Indonesia melihat kalau formulasi paraquat masih banyak digunakan karena alternatif lain yang hemat biaya belum tersedia. Khawatirnya, ada protes implikasi pada perdagangan produk mengandung paraquat di masa depan.

 “Sebagai komitmen pemerintah Indonesia, Kementan thn 2018 dengan anggaran Rp 2 miliar telah melakukan kajian dampak penggunaan paraquat diklorida terhadap kesehatan & lingkungan di Indonesia. Hal itu dilakukan di 9 provinsi, yakni Jatim, Jateng, Jabar, Kalsel, Lampung, Sumut, Riau, Sulsel, & Sulbar,” Tambah Muhrizal.

Sumber : kompas.com